Pendahuluan
Sebagai bagian dari ambisi besar pembangunan ibu kota baru Indonesia, proyek yang dikenal sebagai BUMN Tower di IKN sempat digadang-gadangkan akan menjadi menara tertinggi di Tanah Air dengan ketinggian hingga 778 meter. Namun belakangan, proyek ini tampak seperti tersisih dari agenda utama pembangunan, sehingga muncul anggapan bahwa menara raksasa itu “tinggal wacana”. Berbagai pihak pun mulai mempertanyakan: apakah proyek ini resmi dibatalkan atau hanya dihentikan sementara? Artikel ini mengulas jejak panjang BUMN Tower, perubahan rencana, implikasi terhadap pembangunan IKN, dan pelajaran yang bisa dipetik.
Latar Belakang Proyek BUMN Tower
Pada Juni 2024, telah diberitakan bahwa menara BUMN setinggi 778 meter akan dibangun di kawasan IKN Nusantara oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PP) sebagai pelaksana konstruksi. detikcom+2merdeka.com+2 Rencana tersebut meliputi gedung pula-fungsi: kantor, hunian, ritel, hotel dan pusat bisnis, dengan jumlah lantai disebut mencapai 138. KOMPAS.com+1
Menara tersebut direncanakan untuk menjadi ikon IKN dan simbol modernitas Indonesia di era ibu kota baru.
Namun, per April dan November 2025, muncul laporan bahwa proyek ini tidak lagi muncul dalam daftar prioritas pembangunan oleh Otorita IKN, yang lebih memfokuskan pada infrastruktur dasar dan hunian ASN di kawasan IKN. KOMPAS.com+1
Menurut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, hingga saat ini tidak ada kelanjutan nyata dari proyek menara tersebut. KOMPAS.com
Dengan demikian, apa yang tampak di media sebagai proyek ikon kini menghadapi realitas pelik: mangkrak dan tinggal janji.
Alasan Mengapa Proyek Mengalami Hambatan
1. Prioritas Anggaran dan Fokus Pembangunan
Laporan menyebut bahwa Otorita IKN memprioritaskan “tiga pilar pembiayaan” untuk pembangunan ibu kota: APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Proyek menara ikon ini disebut tidak menggunakan dana APBN secara langsung. KOMPAS.com+1
Dengan anggaran terbatas dan banyaknya kebutuhan mendesak — seperti infrastruktur dasar, hunian ASN, transportasi, utilitas — maka proyek menara 778 meter dianggap tidak menjadi prioritas utama.
2. Tantangan Pendanaan dan Investasi
Membangun menara setinggi 778 meter memerlukan investasi besar, teknologi tinggi, dan kredit keuangan yang kuat. Namun, hingga kini belum terbukti investor swasta atau BUMN pengembang menyetujui komitmen pembiayaan penuh proyek tersebut.
Pengembang swasta yang aktif di IKN lebih memilih proyek yang “lebih realistis” seperti hunian ASN, perkantoran, hotel dan kawasan komersial yang lebih cepat pengembalian investasinya. aslinews.id
3. Perubahan Gaya Pembangunan — dari Ikon ke Ekosistem
Menurut laporan, Otorita IKN dan pemerintah sekarang lebih memilih membangun “ekosistem berkelanjutan” daripada mengejar bangunan simbolik semata. Proyek mega ikon seperti menara 778 meter dianggap bisa menjadi beban anggaran dan mengganggu skema pembangunan terukur. aslinews.id+1
Dengan demikian, ada pergeseran strategi: dari “bangunan ikonik” ke “fungsi dan ekosistem kota” yang lebih realistis dan efisien.
4. Ketidakpastian Regulasi dan Komitmen BUMN
Proyek semacam ini membutuhkan koordinasi banyak pihak: BUMN, Otorita IKN, investor swasta, pemerintah daerah, dan regulasi kawasan IKN. Namun, laporan menyebut bahwa proyek menara BUMN merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN pada masa lalu, dan tidak langsung dikelola oleh Otorita IKN atau menggunakan dana APBN. KOMPAS.com
Akibatnya, ketika prioritas berubah dan anggaran dialihkan, proyek ini tertinggal dalam rancangan dan akhirnya “terlupakan”.
Dampak Bagi Pembangunan IKN dan Persepsi Publik
Dampak Terhadap Pembangunan IKN
- Kecepatan dan realisasi: Jika proyek ikon seperti menara ini tertunda atau dibatalkan, kecepatan pembangunan IKN masih tetap berjalan — hanya tidak dengan “ikon tinggi”. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan IKN lebih mengedepankan fungsi daripada simbol.
- Investor swasta: Ketidakpastian proyek ikon dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Namun, beberapa laporan menunjukkan investasi swasta pada proyek hunian dan komersial di IKN tetap berjalan. aslinews.id
- Alokasi anggaran: Dana yang seharusnya untuk menara mungkin dialihkan ke pembangunan dasar dan hunian ASN yang lebih memberikan dampak nyata terhadap pemindahan ibu kota.
Persepsi Publik dan Politik
- Harapan vs realitas: Rencana menara setinggi 778 meter menimbulkan ekspektasi besar sebagai lambang kemajuan nasional. Ketika wacana itu memudar, ada potensi kekecewaan publik atau persepsi “janji yang belum ditepati”.
- Isu akuntabilitas: Proyek yang tidak lanjut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, komitmen, dan akuntabilitas pihak terkait—termasuk BUMN penginisiasi dan pemerintah daerah.
- Branding IKN: Ikon fisik sering memberi simbol identitas kota. Dengan menara ikon tertunda, IKN masih harus mencari “wajah” yang bisa menjadi landmark dan identitas.
Apakah Ini Artinya Proyek Resmi Dibatalkan?
Meski banyak laporan menyebut proyek menara ini “tidak lagi masuk dalam rencana resmi”, belum ada pernyataan publik yang menyebut pembatalan secara total dengan penandatanganan kontrak resmi pembatalan. Artikel Kompas menyebut bahwa “menara 778 meter tinggal kenangan” karena Otorita IKN belum mendengar kelanjutan. KOMPAS.com
Dengan demikian, secara teknis proyek masih “tertunda” atau “ditunda” daripada secara resmi dibatalkan — namun bagi praktiknya, persepsi publik sudah seperti proyek mangkrak.
Pelajaran yang Bisa Dipetik
Arahan Strategi Pembangunan
- Pembangunan berbasis fungsi dan kebutuhan: Proyek mega ikon memang menarik, tetapi ketika sumber daya terbatas dan prioritas pembangunan dasar mendesak, fokus pada kebutuhan nyata (hunian, jalan, utilitas) lebih bijaksana.
- Kajian kelayakan dan pendanaan awal sangat penting: Proyek sekelas menara 778 meter membutuhkan analisis ekonomi, teknis, dan risiko yang mendalam. Tanpa dasar pendanaan yang kuat, proyek bisa stagnan.
- Komunikasi publik dan transparansi proyek: Agar ekspektasi publik tidak melambung tanpa dasar, maka penting bagi pemerintah atau BUMN untuk memberikan update yang jelas dan realistis. Keterlambatan dan perubahan arah harus diiringi dengan penjelasan untuk menjaga kepercayaan.
- Fleksibilitas perencanaan kota: IKN sebagai kota baru masih dalam fase pembangunan. Merancang landmark secara fleksibel dan realistis mungkin lebih baik daripada mengejar simbolisme semata.
Relevansi bagi Industri Konstruksi dan Investasi
- Industri konstruksi: Proyek besar seperti ini memberi peluang besar bagi kontraktor, pemasok, dan tenaga kerja. Namun, apabila tertunda maka efek ekonominya juga tertunda.
- Investor swasta: Menjadi penting untuk mengevaluasi proyek‐ikon sebagai bagian dari portofolio investasi dan bukan hanya untuk “branding”. Realisasi, risiko, dan fungsi harus diperhitungkan.
- Pengembangan kawasan IKN: Investasi yang lebih realistis (hunian ASN, hotel, komersial) mungkin memberi pengembalian lebih cepat dan kurang risiko dibanding menara supertinggi.
Rekomendasi untuk Tahap Lanjutan
- Pemerintah dan Otorita IKN sebaiknya mengumumkan secara resmi status proyek menara ini — apakah ditunda, dikaji ulang atau dibatalkan — untuk menciptakan kepastian.
- BUMN penginisiasi atau pengelola proyek harus menyampaikan kajian kelayakan yang lengkap kepada publik dan calon investor agar proyek tidak menjadi beban reputasi.
- Alihkan sebagian sumber daya dan anggaran ke proyek yang memberikan dampak langsung seperti hunian ASN, infrastruktur dan utilitas.
- Tetapkan landmark alternatif yang lebih realistis namun tetap memiliki fungsi dan identitas sebagai bagian dari branding IKN.
- Kembangkan mekanisme monitoring dan publikasi perkembangan pembangunan IKN secara rutin untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Kesimpulan
Proyek BUMN Tower setinggi 778 meter di IKN menunjukkan bagaimana ambisi megastruktur bisa terkendala oleh realitas anggaran, strategi pembangunan dan pendanaan. Meskipun wacana tersebut sempat menjadi ikon pembangunan IKN dan kebanggaan nasional, kini proyek itu tampak lambat atau bahkan terhenti — menjadi “kenangan” ambisi yang belum terwujud.
Perubahan arah dari “ikon pencakar langit” ke “pengembangan kota yang berfungsi” mungkin mencerminkan kedewasaan dalam perencanaan pembangunan. Namun demikian, transparansi, keputusan yang jelas, dan komunikasi publik menjadi krusial agar kepercayaan tetap terjaga dan agenda IKN tidak tercederai oleh proyek‐wacana yang tidak berlanjut.
Dengan demikian, bagi pemangku kepentingan baik pemerintah, BUMN, investor, hingga masyarakat — penting untuk menilai bahwa pembangunan bukan hanya soal simbol, tetapi soal efektivitas, keberlanjutan dan manfaat nyata bagi bangsa.
